GIANESIA.COM – SURABAYA – 18 April 2026 Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di sektor ESDM tetap berjalan optimal di tengah proses hukum yang menjerat pejabat sebelumnya.
Penunjukan Plt Kepala Dinas ESDM tersebut merujuk pada Surat Nomor 800/2506/204.4/2026 tertanggal 17 April 2026. Langkah ini diambil menyusul penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah.
Dalam kasus yang ditangani Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur tersebut, dua aparatur sipil negara (ASN) lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
“Kita menyerahkan semua proses kepada APH. Karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penunjukan Plt merupakan langkah administratif untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki peran strategis.
“Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM,” tegasnya.
Khofifah juga mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peristiwa ini menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki sistem dan memperkuat pengawasan di semua sektor.
“Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola yang baik di seluruh sektor,” pungkasnya. (RQS)
