GIANESIA.COM – SURABAYA, 26 AGUSTUS 2026 – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong penguatan konektivitas dan transformasi industri hijau sebagai bagian dari solusi struktural untuk mengurangi ketimpangan inflasi antardaerah.
Menurutnya, ketimpangan inflasi tidak cukup diatasi hanya dengan menjaga stabilitas harga. Penguatan kapasitas produksi, efisiensi energi, kelancaran distribusi, serta konektivitas antardaerah menjadi fondasi penting untuk membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Emil saat menjadi keynote speaker dalam seminar bertema “Ketimpangan Inflasi Antar Daerah: Tantangan Struktural dan Solusi Kebijakan Nasional” di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Rabu (26/8).
Seminar tersebut merupakan bagian dari INDEF School of Political Economy (ISPE) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, jurnalis, masyarakat sipil, dan mahasiswa untuk membahas akar struktural ketimpangan inflasi sekaligus merumuskan solusi kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Wagub Emil menyampaikan bahwa persoalan inflasi antardaerah memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar perubahan harga di tingkat konsumen. Ketika kapasitas produksi tidak merata, biaya energi dan logistik tinggi, serta konektivitas belum optimal, tekanan harga akan lebih mudah muncul dan memberikan dampak berbeda di setiap wilayah.
“Kalau kita bicara ketimpangan inflasi, kita tidak bisa hanya melihat harga di hilir. Kita juga harus melihat bagaimana produksi dibangun, bagaimana energi tersedia secara efisien, dan bagaimana konektivitas antarwilayah diperkuat,” ujar Emil.
“Di Jawa Timur kita lakukan sistem informasi harga bahan pokok, itu memuat hasil survei harga dari pasar rujukan. Dari situ bisa dilihat adanya disparitas harga antara satu daerah dengan daerah lainnya. Disparitas ini ternyata mencerminkan biaya logistik,” imbuhnya.
Karena itu, Emil menilai penguatan sektor industri menjadi salah satu kunci untuk membangun perekonomian daerah yang lebih resilien. Terlebih, industri pengolahan merupakan salah satu penopang utama ekonomi Jawa Timur.
“Maka kita ingin swasembada tapi kadang-kadang ongkos logistik didalam negeri lebih mahal daripada kirim luar negeri karena konektivitasnya belum optimal,” ungkapnya.
“Sebenarnya cita-cita tol laut yang dibangun saat zaman Presiden Jokowi waktu itu adalah meminimalisir ongkos transportasi ke daerah didalam negeri, sehingga bisa meningkatkan perdagangan dalam negeri sekaligus menurunkan inefisiensi logistik. Relatif berjalan tapi tentu tantangannya juga banyak,” terangnya.
Lebih lanjut, saat ini, Jawa Timur menegaskan posisinya sebagai center of gravity sekaligus Gerbang Baru Nusantara. Peran strategis tersebut, tambahnya, ditopang oleh keberadaan 7 bandara komersial, 37 pelabuhan besar, dan 50 pelabuhan rakyat.
Selain itu, Pelabuhan Tanjung Perak juga melayani 21 dari 39 rute Tol Laut, sehingga hampir 80 persen pasokan logistik Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.
“Jawa Timur ini jadi sangat berkomitmen menjadi Gerbang Baru Nusantara, ini strategi ekonomi kita,” bebernya.
“Semangat pembaruan ini harus muncul karena kalau kita tidak berbenah dari sisi infrastruktur dari sisi konektivitas, kita akan mengalami kemunduran dari daya saing,” jelasnya.
Emil menyebut Jawa Timur memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri hijau di Indonesia. Kekuatan infrastruktur dan ekosistem industri tersebut dinilai dapat menjadi fondasi untuk memperkuat rantai pasok sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Ia juga menegaskan, transformasi menuju industri hijau harus dipandang sebagai strategi untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, agenda lingkungan dan pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang berlawanan.
“Transformasi industri hijau bukan berarti memperlambat pertumbuhan. Justru kita ingin membangun pertumbuhan yang lebih efisien, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia mencontohkan, transisi energi menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi tersebut. Penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien dapat membantu industri mengurangi biaya sekaligus meningkatkan daya saing dalam menghadapi tuntutan pasar global.
“Energi hijau terus berjalan. Tantangan kita adalah _energy storage_nya. Industri hijau itu dominan dalam pandangan kita tetap energi,” tambah Emil.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki momentum yang kuat untuk mengembangkan investasi hijau. Terlebih, realisasi investasi pada Triwulan II 2026 mencapai Rp40,1 triliun, atau tumbuh 23 persen secara quarter to quarter (q-to-q).
Peluang tersebut, kata Emil, perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti teknologi bersih, energi terbarukan, efisiensi sumber daya, serta industri yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
“Yang penting bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut memperkuat struktur industri kita, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah di Jawa Timur,” tuturnya.
Diakhir, Emil berharap ISPE dapat menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Harapan saya, ISPE bisa menjadi platform untuk menggaungkan rekomendasi kebijakan di tengah dinamika kebijakan fiskal saat ini. Kita ingin stabilitas harga berjalan bersama dengan pemerataan kesejahteraan antarwilayah,” pungkasnya. (JVU)
