GIANESIA.COM – JAKARTA, 16 April 2026 — Ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik global masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Industri hilirisasi nikel nasional dinilai belum sepenuhnya bergerak ke arah ekosistem kendaraan listrik, seiring masih tingginya ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara serta dominasi pasar baja tahan karat.
Laporan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengungkapkan bahwa sebagian besar produksi nikel Indonesia hingga kini belum terserap ke industri baterai kendaraan listrik. Pada 2025, sekitar 83 persen nikel nasional masih digunakan untuk industri baja tahan karat, sementara hanya 17 persen yang masuk ke rantai pasok baterai.
Kondisi ini mencerminkan arah industri yang masih bertumpu pada pasar lama. Baja tahan karat sendiri erat kaitannya dengan sektor berbasis bahan bakar fosil, termasuk kendaraan bermesin pembakaran internal yang masih mendominasi pasar global. Situasi tersebut menimbulkan risiko benturan antara narasi “nikel hijau” dengan realitas industri di lapangan.
Tekanan terhadap prospek nikel juga datang dari perubahan teknologi baterai global. Penggunaan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP), yang lebih murah dan memiliki daya tahan lebih tinggi, kini semakin mendominasi pasar, terutama di China yang menguasai lebih dari 80 persen pangsa global. Tren ini mulai meluas ke Eropa dan berpotensi berkembang di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa permintaan nikel untuk kendaraan listrik tidak sebesar yang sebelumnya diperkirakan.
Analis industri CREA, Syahdiva Moezbar, menilai Indonesia perlu segera menyesuaikan strategi agar tidak tertinggal dalam rantai nilai global. Menurutnya, ambisi menjadikan nikel sebagai tulang punggung industri kendaraan listrik belum diimbangi kesiapan teknologi serta rantai pasok domestik.
Ia menekankan pentingnya pengembangan teknologi pemurnian nikel yang lebih maju, seperti High-Pressure Acid Leaching (HPAL), guna mendorong produksi turunan bernilai tinggi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar baja tahan karat.
“Dengan memperkuat transfer teknologi, Indonesia dapat mengubah risiko sistemik dari paradoks nikel kotor menjadi ketahanan industri dan keberlanjutan sektor nikel dalam jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Saat ini, industri nikel Indonesia masih didominasi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang menyumbang sekitar 80 persen produksi nasional. Teknologi ini umumnya digunakan untuk kebutuhan baja tahan karat dan cenderung lebih boros energi.
Sebaliknya, teknologi HPAL yang lebih relevan untuk produksi bahan baku baterai kendaraan listrik masih belum berkembang optimal. Tantangan lain datang dari tingginya ketergantungan industri terhadap PLTU captive, yang kapasitasnya diproyeksikan mencapai 31 gigawatt. Kondisi ini membuat jejak karbon industri nikel Indonesia tetap tinggi.
Situasi tersebut berpotensi menjadi hambatan baru di tengah meningkatnya standar lingkungan global. Negara-negara maju mulai memperketat regulasi, termasuk kewajiban pelaporan jejak karbon pada produk baterai, yang dapat memengaruhi akses pasar ekspor Indonesia.
Analis CREA lainnya, Katherine, menilai transformasi industri nikel menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, upaya mengurangi ketergantungan pada PLTU captive tidak hanya terkait target lingkungan, tetapi juga strategi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan perlunya peralihan ke teknologi rendah karbon serta perencanaan tata ruang industri yang lebih matang, termasuk menempatkan fasilitas pengolahan dekat dengan sumber energi terbarukan.
“Hanya ketika Indonesia berhenti membangun aset karbon tinggi baru, barulah ‘nikel hijau’ dapat bertransformasi dari sekadar label menjadi realitas yang memiliki nilai insentif dari sisi finansial maupun operasional,” kata Katherine. (JSV)
